GetMenit.com, Kota Serang – Ratusan guru dari berbagai SMA/SMK di Provinsi Banten yang tergabung dalam Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) turun ke jalan, Kamis (3/7/2025). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Banten, Jalan Brigjen Syam’un, Kota Serang, menuntut pencairan Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang telah enam bulan tak kunjung dibayarkan.
Di bawah terik matahari dan pekikan orasi, para guru membawa spanduk berisi tuntutan, menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar soal angka, tetapi soal keadilan dan penghargaan terhadap profesi pendidik.
“Sudah enam bulan kami bekerja melampaui jam tugas, mengemban tanggung jawab tambahan, namun honor Tuta tak kunjung cair,” tegas Tajeri, Koordinator Lapangan SP2B.
Menurut Tajeri, sebelum kewenangan SMA dan sederajat dialihkan ke pemerintah provinsi pada tahun 2017, honor Tuta rutin dibayarkan. Namun, pasca diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, tunjangan tersebut mulai tersendat.
“Dulu dibayar lancar setiap bulan. Sekarang malah mandek tanpa kejelasan. Padahal kami tetap menjalankan tugas tambahan seperti biasa,” ungkap Tajeri.
Tuta merupakan kompensasi bagi guru yang memegang jabatan tambahan seperti wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina ekstrakurikuler, hingga pelatih. Nilainya berkisar Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan, tergantung peran masing-masing.
BACA JUGA: Guru MTs di Serang Jadi Tersangka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Siswi, Terancam 15 Tahun Penjara
Selain menuntut pencairan Tuta, massa SP2B juga menyampaikan keresahan atas berbagai isu lain di dunia pendidikan Banten. Di antaranya:
-
SPMB yang dinilai tidak transparan, mulai dari daftar peringkat peserta, nilai ambang batas kelulusan, hingga verifikasi zonasi.
-
Nasib Calon Pengawas (Cawas) yang terkatung-katung akibat peralihan sistem jabatan fungsional.
-
Tunjangan Kinerja (Tukin) yang belum adil, baik dari segi kenaikan nilai maupun metode perhitungan yang berubah-ubah.
“Kami butuh kejelasan. Jangan sampai para pengawas masa depan digantung, dan guru hanya jadi korban kebijakan tanpa solusi,” tegasnya.
SP2B mendesak Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini. Mereka menegaskan, jika tuntutan tak segera ditanggapi, aksi yang lebih besar bisa digelar dalam waktu dekat. (TIM)
