GetMenit.com, Banten – Di balik gemerlapnya prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Banten untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, terselip fakta yang mengusik: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan serius dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Temuan ini bukan sekadar catatan biasa. DPRD Provinsi Banten menyuarakan kekecewaan dan mendesak Gubernur Andra Soni untuk turun tangan langsung menindak segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS. Publik pun bertanya: bagaimana mungkin provinsi dengan predikat WTP bisa kecolongan dalam pengelolaan dana pendidikan?
DPRD Banten Geram, Minta Sanksi Tegas untuk Kepala Sekolah Nakal
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Banten, Rifky Hermiansyah, menegaskan bahwa meskipun WTP patut diapresiasi, namun fakta temuan BPK tentang dana BOS adalah alarm serius.
“Ini bukan masalah sepele. Keuangan pendidikan adalah fondasi masa depan. Jika dikelola secara ugal-ugalan, maka generasi kita yang akan jadi korban,” ujar Rifky saat membacakan pidato pembahasan LHP BPK, Selasa (10/6/2025).
Rifky menuntut agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera memberi sanksi kepada kepala sekolah dan bendahara yang menyalahgunakan dana BOS. Tidak cukup hanya sekadar teguran administratif — langkah hukum harus ditempuh jika ditemukan unsur pidana.
BACA JUGA: Arogan! Anggota DPRD Cilegon Diduga Sengaja Tabrak Buruh di Tengah Unjuk Rasa
Gubernur Andra Soni Disorot, Dinilai Harus Lebih Tegas
DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi. Gubernur Andra Soni diminta tidak sekadar bangga dengan predikat WTP, tetapi juga tegas dalam membersihkan praktik nakal dalam birokrasi pendidikan.
Rifky menambahkan, pengelolaan dana BOS harus disertai kebijakan pengendalian kas yang lebih transparan dan akuntabel. Pemeriksaan terhadap semua bendahara BOS di sekolah-sekolah dinilai sebagai langkah wajib demi mencegah praktik korupsi berjamaah.
Apakah Pemprov Banten Akan Bertindak Nyata atau Sekadar Seremonial?
Pertanyaan besar kini mengemuka: Akankah Gubernur Andra Soni berani mengambil langkah konkret, atau hanya akan berlindung di balik laporan WTP yang membius publik? Saatnya Pemprov Banten membuktikan bahwa pendidikan bukan sekadar anggaran, tapi amanah.
