GetMenit.com, Kota Serang – Provinsi Banten resmi berusia 25 tahun pada Sabtu (4/10/2025). Namun alih-alih dirayakan dengan kebanggaan, momen peringatan hari jadi justru dibanjiri aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuding Banten masih jauh dari cita-cita awal: menjadi provinsi yang mandiri dan sejahtera.

Pantauan di lapangan memperlihatkan massa dari berbagai organisasi mahasiswa bergantian melakukan orasi di depan gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Spanduk berisi kecaman terhadap pemerintah daerah membentang di sepanjang jalan, dan di tengah panasnya siang, ban bekas pun dibakar sebagai simbol kekecewaan rakyat muda terhadap stagnasi pembangunan.

Ketua GMNI Cabang Serang, Dadang Suzana, menilai selama seperempat abad berdiri, arah pembangunan di Banten tak pernah benar-benar berpihak pada rakyat.

“Pemerintah hanya sibuk membangun infrastruktur fisik, tapi lupa membangun manusianya. Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan masih merajalela. Banten bahkan masuk empat besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia,” tegas Dadang.

Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan. Banyak jabatan strategis diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang tak memiliki kewenangan penuh, membuat pelayanan publik berjalan setengah hati.

“Mereka hanya duduk manis, menikmati kursi empuk tanpa hasil konkret. Kalau kursi DPRD saja terus bertambah, seharusnya rakyat juga ikut sejahtera,” ujarnya.

Sindiran paling tajam muncul lewat istilah yang kini viral di kalangan mahasiswa: “Banten Melehoy” sebuah ejekan terhadap arah pembangunan yang dianggap loyo, lamban, dan jauh dari semangat reformasi awal berdirinya provinsi ini.

Tak hanya eksekutif, GMNI juga menuding DPRD Banten tak lebih dari stempel politik tanpa daya kritis.

“Jumlah kursi bertambah, tapi kualitas pengawasan menurun. Yang sibuk hanya anggaran, bukan kerja nyata,” imbuh Dadang.

Selain soal pembangunan, mahasiswa juga menyoroti tunjangan kinerja (tukin) pejabat Pemprov Banten yang dinilai jomplang dengan kondisi rakyatnya.

“Pergub Nomor 41 Tahun 2021 mengatur tukin Sekda bisa mencapai Rp76,5 juta per bulan, eselon II seperti Asda dan Kepala Bapenda Rp55 juta, dan kepala OPD lain Rp47 juta. Angka fantastis, tapi hasilnya nihil. Kinerja tak kompatibel dengan besaran gaji,” ungkapnya.

Aksi ini menjadi pengingat pahit: Banten yang lahir dari semangat perlawanan rakyat terhadap ketimpangan justru kini menciptakan ketimpangan baru di dalam rumahnya sendiri.

(Ziee/Redaksi)

Artikel 25 Tahun Banten: Kaya ASN, Miskin Rakyat pertama kali tampil pada GetMenit.com.

GetMenit.com, Kota Serang – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Provinsi Banten menggelar aksi solidaritas di depan Markas Polda Banten, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).

Aksi ini dipicu oleh tewasnya Affan Kurniawan (21), driver ojol asal Jakarta yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob ketika terjadi kericuhan demo di depan DPR RI pada Kamis malam (28/8/2025).

Ketua Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) Banten, Doni Munir, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk duka cita sekaligus solidaritas sesama driver. Menurutnya, kehadiran sekitar 200 pengemudi dari Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, hingga Kabupaten Serang muncul secara spontan tanpa mobilisasi terstruktur.

“Ini murni gerakan spontan. Kami hadir karena merasa kehilangan dan prihatin. Kami juga akan terus mengawal jalannya proses hukum, dan percaya Polri akan bertindak adil,” ujar Doni.

Dalam orasinya, massa mendesak Kapolda Banten serta jajarannya untuk memberikan atensi serius terhadap kasus yang menimpa Affan. Mereka juga berharap ada langkah cepat dalam penyelidikan agar keadilan bisa ditegakkan.

Aksi berjalan kondusif dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para driver ojol membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan keadilan, menggelar doa bersama, dan melakukan aksi hening sebagai penghormatan terakhir untuk mendiang Affan Kurniawan.

(Ziee / Redaksi)

Artikel Ratusan Ojol Banten Geruduk Polda Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan Korban Rantis Brimob pertama kali tampil pada GetMenit.com.

GetMenit.com, Kota Serang – Dunia pendidikan dan agama kembali tercoreh noda kelam. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten, Sukma (54), kini menjadi buronan polisi. Ia diburu atas kasus dugaan pencabulan keji terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini sontak menggemparkan publik, mempertanyakan moral dan etika seorang abdi negara.

Pelaku Licik Kabur, DPO Diterbitkan Polresta Serang Kota

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Serang Kota telah secara resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Sukma. Pria asal Kampung Masjid, Desa Kadubeurem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang ini memilih melarikan diri dan menghilang bak ditelan bumi usai dilaporkan oleh istrinya sendiri pada akhir tahun 2023 lalu. Keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri.

Perbuatan bejat Sukma terungkap setelah ibu korban, yang tak lain adalah istri pelaku, memeriksa ponsel putrinya pada pertengahan Desember 2023. Betapa terkejutnya sang ibu saat menemukan bukti-bukti perbuatan cabul yang dilakukan oleh suaminya terhadap anaknya sendiri dalam galeri ponsel tersebut.

Mirisnya, kasus asusila ini ternyata telah berlangsung sejak tahun 2022. Saat itu, korban yang merupakan anak tiri pelaku, masih berusia sangat muda, yakni 9 tahun. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi untuk melancarkan aksinya. Dengan modus memanggil korban, ia kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh, memegang bahkan memasukkan jari tangannya ke bagian sensitif korban.

Usai melancarkan aksinya, Sukma yang dikenal memiliki lima orang anak ini dengan kejam mengancam korban akan dipenjarakan jika berani membuka mulut. Ancaman tersebut sukses membuat korban ketakutan dan memilih bungkam, menyimpan rapat-rapat perbuatan bejat ayah sambungnya. Trauma mendalam kini membayangi kehidupan sang anak.

Kepolisian Tegas, Buru Pelaku Hingga Titik Terakhir

Kanit PPA Polresta Serang Kota, Ipda Febby Mufti Ali, membenarkan penetapan DPO terhadap Sukma. “Iya baru ditetapkan DPO, belum ketangkap orangnya,” tegas Ipda Febby saat dikonfirmasi getmenit.com pada Minggu (20/7/2025). Laporan polisi dengan Nomor: LP/B/198/XII/2023/Polresta Serang Kota/Polda Banten menjadi dasar pengejaran pelaku.

Kasi Humas Polresta Serang Kota, Ipda Raden M Maulani, menambahkan bahwa Sukma disangkakan melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Disangkakan terkait pasal tentang pencabulan atau persetubuhan terhadap anak,” jelasnya.

Demi tegaknya keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban anak, Ipda Raden M Maulani mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke kantor polisi atau menghubungi nomor penyidik jika memiliki informasi terkait keberadaan Sukma.

“Apabila ada info terkait keberadaan DPO tersebut dapat menghubungi nomor telepon 0877-7222-2263 atau 0812-9704-8639,” tandasnya. Mari bersama-sama membantu pihak kepolisian agar pelaku kejahatan ini segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Redaksi)

Artikel ASN Kemenag Banten Buron! Bejatnya Ayah Tiri Cabuli Anak Kandung Sendiri, Korban Diancam Dipenjara pertama kali tampil pada GetMenit.com.

GetMenit.com, Kota Serang – Angka kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Banten selama tahun 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat 210 anak menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan data dari Polda Banten.

“Jumlah korban ada 210, sedangkan jumlah laporan yang masuk sebanyak 205 kasus,” ungkap Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Herlia Hartarani, Jumat, 18 Juli 2025.

Lebih mencengangkan, lokasi kejadian paling banyak terjadi di dalam rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Sementara itu, pelaku kekerasan umumnya adalah orang terdekat korban, terutama teman sendiri.

“Tempat kejadian paling banyak di rumah. Pelakunya mayoritas teman korban sendiri,” ujar Herlia.

Lonjakan Kasus dari Tahun ke Tahun

Dari catatan kepolisian, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 168 kasus, meningkat drastis menjadi 259 kasus di tahun 2024. Tren ini terus berlanjut di 2025 meskipun tahun belum berakhir.

Herlia menegaskan pentingnya peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak, mengingat mayoritas pelaku berasal dari lingkungan sosial korban sendiri.

Kasus Terbanyak Terjadi di Kragilan dan Cikande

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, mengungkapkan bahwa wilayah hukum Polres Serang menangani 43 laporan terkait kasus serupa. Sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur.

“Dari 43 laporan, memang ada sebagian korban dewasa, namun mayoritas adalah anak-anak,” ujar Andi.

Ia juga mengungkap bahwa kasus paling banyak terjadi di wilayah Kragilan dan Cikande, dua kecamatan dengan angka kejadian tertinggi.

“Untuk kejadian cukup banyak di Kragilan, lalu disusul wilayah Cikande,” jelasnya.

Dari puluhan kasus yang ditangani Polres Serang, lebih dari 25 kasus telah rampung disidik dan berkasnya diserahkan ke kejaksaan.

Fenomena meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di Banten menjadi alarm keras bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Diperlukan pengawasan ketat, edukasi seksual yang tepat, dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah tragedi ini terus berulang. (Redaksi)

Artikel Mencekam! Sepanjang 2025, 210 Anak di Banten Jadi Korban Kekerasan Seksual, Mayoritas Terjadi di Rumah pertama kali tampil pada GetMenit.com.

GetMenit.com, Kota Serang – Kepolisian Daerah (Polda) Banten tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Banten. Kasus ini diduga berakar pada aktivitas penyaluran jaminan kredit yang menyalahi aturan sejak sekitar tahun 2014.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa penyelidikan ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2024. Fokus utama penyelidikan adalah dugaan praktik window dressing, yaitu manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Penyidik menemukan indikasi bahwa laporan keuangan yang disusun Jamkrida Banten menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dugaan pelanggaran ini memicu pemanggilan sejumlah pihak terkait dari internal perusahaan untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

BACA JUGA:  Skandal Jamkrida Banten: Rugi Miliaran, Direksi Diduga Utamakan Kepentingan Pribadi

Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran dalam praktik penjaminan kredit yang dilakukan di luar wilayah administratif Banten, seperti ke daerah Lampung dan Jakarta. Padahal, sesuai regulasi yang berlaku, aktivitas penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Banten seharusnya hanya dilakukan di wilayah Provinsi Banten.

Jika terbukti, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan akan menjadi pintu masuk untuk penyidikan lebih lanjut.

Polda Banten masih terus menggali bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan kasus ini. (TIM)

Artikel Terendus Aroma Busuk! Jamkrida Banten Diselidiki Polisi Terkait Manipulasi Keuangan pertama kali tampil pada GetMenit.com.